SOP Penanganan Kekerasan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Kekerasan di Sekolah

SOP ini menjadi panduan wajib bagi seluruh warga SMP Negeri 3 Kroya dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons semua bentuk kekerasan.

I. Prinsip dan Kebijakan Dasar

Sekolah menerapkan kebijakan Tanpa Toleransi (Zero Tolerance) terhadap setiap bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh siswa, guru, staf, maupun pihak luar.

1. Prioritas Utama: Melindungi keselamatan, hak, dan kepentingan terbaik korban adalah yang utama.

2. Kerahasiaan: Identitas korban, saksi, dan pelapor dijamin kerahasiaannya secara mutlak.

3. Respons Cepat: Setiap laporan akan ditindaklanjuti dan diverifikasi dalam waktu maksimal 1x24 jam.

4. Kolaborasi: Sekolah siap bekerja sama dengan pihak kepolisian, Dinas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), dan psikolog profesional dalam kasus tertentu.

II. Cakupan Jenis Kekerasan

SOP ini mencakup penanganan semua jenis kekerasan yang dapat dialami anak di sekolah:

• Kekerasan Fisik: Tindakan yang melukai tubuh, seperti memukul, menendang, mendorong keras, atau merusak barang.

• Kekerasan Psikis: Tindakan yang menyakiti mental, seperti ancaman serius, penghinaan yang berulang, atau intimidasi berat.

• Kekerasan Seksual: Setiap perbuatan yang bersifat pelecehan seksual, sentuhan tidak pantas, atau pemaksaan seksual.

• Penelantaran: Kelalaian atau ketidakpedulian yang mengakibatkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan terancam keselamatannya.

III. Prosedur Pelaporan

Setiap warga sekolah yang mengetahui, menyaksikan, atau mengalami kekerasan wajib segera melapor.

1. Laporkan kepada Orang Dewasa Terdekat: Segera beritahu Guru BK, Wali Kelas, Guru Piket, atau Kepala Sekolah. Jangan diam atau menunggu.

2. Gunakan Saluran Khusus: Manfaatkan Hotline WA/Telepon: Nomor Kontak Sekolah/BK yang aktif $24$ jam, atau isi Formulir Pelaporan Rahasia di laman web sekolah.

3. Berikan Informasi Jelas: Saat melapor, sampaikan rincian penting: Siapa yang terlibat, Apa yang terjadi (deskripsi singkat), Kapan, dan Di mana insiden itu berlangsung.

IV. Prosedur Penanganan dan Tindak Lanjut

Setelah laporan diterima, tim penanganan kasus (dikoordinasi oleh Guru BK dan Wakil Kepala Kesiswaan) akan bergerak cepat:

Langkah 1: Pengamanan dan Verifikasi Awal Penerima laporan harus mengamankan korban di tempat yang netral dan aman (seperti Ruang BK atau UKS) dan memastikan korban mendapatkan pertolongan pertama jika ada luka fisik. Setelah itu, dilakukan pencatatan awal dan verifikasi fakta dengan cepat.

Langkah 2: Investigasi Mendalam Guru BK akan melakukan wawancara terpisah dan rahasia dengan korban, saksi, dan terduga pelaku (jika sudah diidentifikasi). Wawancara ini bertujuan mengumpulkan bukti dan keterangan yang komprehensif. Orang tua korban akan segera dihubungi.

Langkah 3: Keterlibatan Pihak Luar (Khusus Kasus Berat) Khusus untuk kasus Kekerasan Seksual dan Kekerasan Fisik Berat, Kepala Sekolah dan Guru BK wajib segera membuat laporan resmi kepada Kepolisian dan Dinas PPA untuk penanganan hukum. Sekolah akan memfasilitasi kebutuhan medis dan psikologis korban melalui rujukan profesional.

Langkah 4: Penentuan Sanksi dan Intervensi Pelaku Berdasarkan hasil investigasi, tim sekolah (BK dan Kesiswaan) menentukan sanksi yang adil, sesuai Tata Tertib Sekolah, dan bersifat edukatif. Sanksi ini dapat berupa konseling wajib, skorsing, hingga pengembalian pelaku kepada orang tua, tergantung tingkat kekerasan dan dampaknya. Pelaku wajib mengikuti program konseling untuk perubahan perilaku.

Langkah 5: Pemulihan Korban dan Monitoring Korban harus mendapatkan konseling trauma berkelanjutan dari Guru BK atau psikolog rujukan. Sekolah memberikan jaminan keamanan penuh dan memastikan korban dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan. Guru BK akan memantau kondisi korban secara rutin.

V. Pencegahan Berkelanjutan

Sekolah secara rutin menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak anak, batasan privasi, dan bahaya kekerasan. Kami juga memperkuat pengawasan guru di area-area rawan dan mendorong budaya peduli di antara siswa agar berani melaporkan kekerasan.

Melindungi anak adalah tanggung jawab kita bersama.